Bab II

Teori Konsumsi

2.1       Pendahuluan

2.1.1     Deskripsi Singkat:

Bab ini menjelaskan konsumsi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi atau perilaku konsumsi rumah tangga (individu). Penjelasan mengenai perilaku kosnumsi yang akan dibahas meliputi Fungsi Konsumsi Keynes, Teori Konsumsi Kuznets, Teori Konsumsi berdasar hipotesis siklus hidup (life cycle hypothesis), Teori Konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen (permanent income hypothesis), Teori Konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif (relative income hypothesis), dan Model Pilihan-Antar Waktu Fisher (Fisher’s model intertemporal choice).

2.1.2     Relevansi dan Manfaat:

Pemahaman terhadap konsep konsumsi dalam bab ini diharapkan mampu memberikan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menjelaskan faktor penentu konsumsi seseorang serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang muncul dalam suatu perekonomian negara.

2.1.3     Kompetensi

2.1.3.1Standar Kompetensi

Pada akhir mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali berbagai konsep dalam ekonomi makro yang meliputi alur perputaran ekonomi, analisis pendapatan nasional, teori konsumsi, teori investasi, keseimbangan IS-LM, pasar tenaga kerja, permintaan agregatif, perekonomian terbuka serta ancaman inflasi terhadap perekonomian.

 

2.1.3.2 Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari dengan baik Teori Konsumsi, mahasiswa diharapkan dapat:

  1. menyebutkan, mengerti dan menjelaskan dengan benar dugaan (hipotesis) konsepsi dan Fungsi Konsumsi menurut Keynes,
  2. mengerti dan menjelaskan dengan benar konsepsi dan Fungsi Konsumsi menurut Kuznets,
  3. mengerti dan menjelaskan dengan benar konsep life cycle hypothesis menurut Franco Modigliani,
  4. mengerti dan menjelaskan dengan benar konsep permanent income hypothesis menurut Milton Friedman,
  5. mengerti dan menjelaskan dengan benar konsep relative income hypothesis menurut James Duesenberry,
  6.  mengerti dan menjelaskan dengan benar Model Pilihan-Antar Waktu Fisher (Fisher’s model intertemporal choice).

2.2       Penyajian

2.2.1     Fungsi Konsumsi Keynes

Keynes pada tahun 1930-an membuat tiga asumsi tentang teori konsumsi. Pertama, dia berasumsi bahwa kecenderungan mengkonsumsi marjinal (marginal propersity to consume) yaitu jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar tambahan adalah antara nol dan satu. Asumsi ini menjelaskan pada saat pendapatan seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungannya.

Teori keynes kedua adalah rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (average propensity to consume) turun ketika pendapatan naik. Menurut keynes, proporsi tabungan orang kaya lebih besar daripada orang miskin. Jika diurutkan dari orang sangat miskin sampai kaya akan terlihat proporsi tabungan terhadap pendapatan yang semakin meningkat.

Terakhir, pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peran penting. Ini berbeda dengan ekonom klasik yang beranggapan semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan mendorong tingkat tabungan dan mengurangi konsumsi.

Secara matematis, ketiga fungsi konsumsi Keynes dapat dituliskan sebagai berikut:

,                         ,                      0 < c < 1

C adalah konsumsi, Y adalah pendapatan disposibel,  adalah konstanta, dan c adalah kecenderungan konsumsi marjinal.

2.2.2     Teori Konsumsi Kuznets

Teori ini merupakan bentuk anomali dari teori fungsi konsumsi Keynes. Anomali tersebut berhubungan dengan dugaan Keynes tentang kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun bila pendapatan naik. Anomali pertama disebutkan secular stagnation yaitu kondisi depresiasi yang berkepanjangan sampai ada kebijakan fiskal yang menggeser/menaikkan permintaan agregat.Keadaan ini terjadi pada saat setelah perang dunia kedua dimana tidak terjadi depresi padahal pendapatan masyarakat setelah perang meningkat.

Anomali kedua dikemukakan oleh Simon Kuznets yang meneliti data konsumsi dan pendapatan. Dalam penelitiannya ditemukan rasio antara konsumsi dengan pendapatan ternyata stabil dari dekade ke dekade, walaupun telah terjadi kenaikan pendapatan. Kedua anomali tersebut membuktikan fungsi konsumsi Keynesian berlaku untuk data rumah tangga atau jangka pendek,  sedangkan jangka panjang fungsi konsumsi cenderung bersifat konstan.

2.2.3     Teori Konsumsi berdasar hipotesis siklus hidup (life cycle hypothesis)

Ando, Brumberg, dan Modigliani (abad 18) memiliki hipotesis bahwa faktor sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Mereka membagi tiga bagian pola konsumsi berdasarkan umur seseorang seperti pada grafik dibawah ini.

Grafik Siklus Hidup

C

0

Bagian I adalah umur0 sampai dengan t0 seseorang mengalami dissaving dimana orang tersebut belum memiliki pendapatan akan tetapi ia perlu konsumsi. Umur t0 sampai t1, orang masih melakukan dissaving karena konsumsi yang lebih besar daripada pendapatan. Bagian II adalah umur t1 sampai dengan t2  seseorang mengalami saving dimana pendapatan lebih besar daripada konsumsi. Untuk bagian III adalah umur t2  dimana orang kembali melakukan dissaving. Ia tidak cukup lagi menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran.

Fungsi konsumsi dari teori ini adalah

C = aW

a adalah MPC yang nilainya tergantung dari umur, selera, dan tingkat bunga, sedangkan W dipengaruhi oleh nilai sekarang penghasilan dari kekayaan, nilai sekarang penghasilan dari balas jasa kerja, dan nilai sekarang penghasilan dari upah yang diharapkan diterima seumur hidup.

Secara spesifik fungsi konsumsinya sebagai berikut:

Di mana C adalah pengeluaran konsumsi, a  adalah MPC, A adalah kekayaan, YL adalah penghasilan dari kerja, YLE adalah penghasilan yang diharapkan seumur hidup sejak tahun ini, dan T adalah sisa umur seseorang dihitung dari saat ini

2.2.4     Teori Konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen (permanent income hypothesis)

M Friedman (1957) menjelaskan perilaku konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan permanen. Dalam hipotesisnya, pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan dimasa depan. Pendapatan sementara (pendapatan transitoris) adalah bagian pendapatan yang tidak diharapkan terus bertahan. Nilai pendapatan ini kadang positif dan kadang negatif.

Ukuran pendapatan sendiri merupakan penjumlahan dan pendapatan permanen dan pendapatan sementara atau secara matematis ditulis:

Y = Yp + Yt

Dimana Y adalah pendapatan yang terukur, Yp adalah pendapatan permanen, dan Yt adalah pendapatan sementara.

Untuk itu, Friedman beralasan bahwa konsumsi seharusnya tergantung pada pendapatan permanen karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk melancarkan konsumsi dalam menanggapi perubahan pendapatan sementara. Jadi fungsi konsumsi menurut Friedman adalah sebagai berikut:

C=αYP

Dimana α adalah konstanta yang mengukur bagian pendapatan permanen yang dikonsumsi.

2.2.5     Teori Konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif (relative income hypothesis)

James Duesenberry mengemukakan tentang teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif dengan menggunakan dua asumsi, yaitu :

  1. Selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. Artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya (tetangganya).
  2. Pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Artinya, pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan.

Kedua asumsi tersebut menjadi dasar Duesenberry dalam merumuskan teori konsumsi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Fungsi jangka panjang Deusenberry menggunakan asumsi pertama, dimana konsumsi seseorang sangat dipengaruhi pola konsumsi masyarakat sekitar. Akibatnya dalam jangka panjang, kenaikan penghasilan masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengubah distribusi penghasilan seluruh masyarakat.

Deusenberry menggunakan asumsi kedua dalam menurunkan fungsi konsumsi jangka pendek. Menurutnya, besarnya konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya penghasilan tertinggi yang pernah diperoleh. Proporsi kenaikan pengeluaran konsumsi pada saat penghasilan naik lebih besar nilainya dibandingkan proporsi penurunan pengeluaran konsumsi pada saat penghasilan turun.

2.2.6     Model Pilihan-Antar Waktu Fisher (Fisher’s model intertemporal choice)

Model pilihan antar waktu diperkenalkan oleh Irving Fisher. Fisher menganalisa tentang seberapa rasional para konsumen dalam membuat pilihan antar waktu (melakukan pilihan dalam periode waktu yang berbeda. Apabila semakin banyak yang dia konsumsi saat ini, maka akan semakin sedikit yang bisa dia konsumsi di masa yang akan datang. Model ini melihat halangan-halangan yang dihadapi oleh konsumen dan bagaimana mereka memilih antara konsumsi dan tabungan.

Dalam teorinya, Fisher menjabarkannya beberapa hal mengenai konsumsi seseorang. Adapun penjabarannya tersebut: pertama, konsumen harus memilih kombinasi dibawah garis anggaran. Kedua, konsumen akan memilih kombinasi konsumsi yang diinginkan disepanjang kurva indiferen. Ketiga, konsumen akan berusaha mencapai tingkat kurva indiferen yang setinggi-tingginya, yaitu mencapai kondisi optimum. Keempat, konsumen akan menaikkan tingkat konsumsinya jika pendapatannya juga meningkat, Kelima, perubahan suku bunga riil membuat perubahan kombinasi konsumsi. Yang terakhir, meminjam dan menabung akan mempengaruhi konsumsi saat ini maupun yang akan datang.

 

DAFTAR PUSTAKA  / ACUAN / BACAAN ANJURAN 

Herlambang, Tedy, Sugiarto Brastomo, dan Said Kelana, (2001). Ekonomi Makro: Teori, Analisis, dan Kebijakan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Mangkusubroto, Guritno, dan Algifari, (1998). Teori Ekonomi Makro, Edisi Ketiga, Jogjakarta: BP STIE YKPN.

Mankiw, N. Gregory, (2000). Teori Makro Ekonomi, Edisi Empat, Jakarta: Erlangga.

Sukirno, Sadono, (1999). Pengantar Makro Ekonomi, Edisi Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soeratno (ed), (2000). Ekonomi Makro Pengantar, Jogjakarta: BP STIE YKPN.

By zain99

Pengaruh pasar modal terhadap perkembangan ekonomi di indonesia

Pengaruh pasar modal terhadap perkembangan ekonomi di indonesia

Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di didang keuangan dan perbankkan termasuk pasar modal. Para pelaku di pasar modal telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka, dan sekaligus memberikan konsribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara kita

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan go public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain alternatif lainnya yaitu menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham.

Pasar modal berbeda dengan pasar uang, dimana perbedaan terletak pada jangka waktu atau jatuh tempo produknya. Pasar uang dikenal sebagai pasar yang menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek (jatuh tempo kurang atau sama dengan satu tahun). Pasar modal mempunyai jangka waktu panjang atau lebih dari satu tahun.

Perbedaan lainya terletak pada fungsinya, di mana pasar uang melakukan kegiatan mengalokasikan dana secara efektif dan efesien dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan sehingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan dana.

Surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar uang terdiri dari surat berharga jangka panjang, menengah, dan pendek, namun transaksi yang dilakukan tetap jangka waktu pendek. Jenis surat berharga yang umumnya diperdagangkan dalam pasar uang meliputi antara lain surat promes, surat pembendaharaan Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, surat wesel yang diaskep oleh bank, sertifikat deposito, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh bank sentral atau sertifikat Bank Indonesia.

Dasar hukum pasar modal adalah UU No.8/1995 tentang Pasar Modal kemudian PP No. 45/1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Pelaku pasar modal adalah pembeli dan penjual dana atau modal baik perorangan maupun badan usaha yang sebagian dari mereka malakukan penyisihan dananya untuk kegiatan produktif dan sebagian lain memerlukan tambahan dana/modal untuk mengembangkan usahanya.

Komoditas adalah barang atau produk yang diperjual belikan di pasar modal. Yang termasuk komoditas antara lain bursa uang, modal, timah, karet, tembakau, minyak, emas, perkapalan, asuransi, perbankan, dan lainnya.

Peran dan manfaat pasar modal antara lain :

  1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Di mana investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrument keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut.
  2. Pasar modal memberikan altrenatif investasi. Di mana pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi yang memberikan keuntungan dengan sejumlah resiko tertentu.
  3. Pasar modal memungkinkan para investor memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Di mana perusahaan yang sehat dan memiliki prospek yang baik tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang tertentu saja. Penyebaran kepemilikan secara luas dapat mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan.
  4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien dan berorientasi pada keuntungan sehingga tercipta kondisi “good corporate governance”. BAPEPAM menganjurkan setiap perusahaan publik memiliki suatu komite audit.
  5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Dengan adanya pasar modal perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju dan menciptakan kesempatan kerja yang luas serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) yang struktur organisasinya berada di bawah Dapartemen Keuangan.  Memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan pasar modal di Indonesia. BAPEPAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

 

Tugas dan Fungsi BAPEPAM :

  • Melakukan pembinaan, membuat peraturan, dan mengawasi kegitan pasar modal sehari–hari.
  • Mewujudkan terciptanya kegitan pasar modal yang teratur, wajar dan efesien dengan tujuan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
  • Melaksanakan pembinaan terhadap semua pelaku dan lembaga yang berkaitan dengan pasar modal.
  • Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya ke Mentri Keuangan. BAPEPAM juga dapat memberikan pendapat ke Mentri Keuangan berkaitan dengan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pasar modal.

 

Kewenangan BAPEPAM :

  • Memberikan izin usaha, izin perorangan, persetujuan kepada pelaku pasar modal.
  • Menetapkan persyaratan dan tata cara menjadi peserta pasar modal serta dapat menyatakan penundaan atau pembatalan terhadap efektifnya pernyataan pendaftaran.
  • Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan apabila diduga terjadi peristiwa/aktivitas yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan ketentuan pelaksanaan pasar modal.
  • Melakukan pemeriksaan terhadap emiten, perusahaan publik, pihak-pihak yang memiliki izin usaha, izin perorangan, pendaftaran dari pasar modal.
  • Melakukan penunjukan ke pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangkapelaksanaan wewenang BAPEPAM.
  • Membatalkan atau membekukan pencatatan efek tertentu pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atau efek tertentu.
  • Menetapkan instrumen tertentu sebagai efek.

 

PT E-Traiding merupakan perusahaan yang berada pada peringkat 1 dalam memberikan benefit besar pada pasar modal dan investor. Hal dapat dilihat dari perputaran modal yang cukup besar dalam perusahaan tersebut. Sebenarnya jaman sekarang melakukan investasi di pasar modal lebih menguntungkan dari pada sekedar menabung di bank, jika menabung di bank keuntungan yang didapat selama setahun hanya berkisar 6% saja. Sedangkan lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan uangnya bisa mendapatkan keuntungan sebesar 50% sehari dari perputaran modal yang mereka lakukan di pasar modal. Mungkin banyak orang yang berpendapat bahwa untuk berurusan atau mengetahui dan terjerumus dalam pasar modal sulit karena kurangnya informasi, namun udah banyak teknologi yang bisa digunakan untuk melihat secara lebih jelas mengenai laporan keuangan real time. Bisa menggunakan mobile handphone ataupun online PC.

Indonesia baru memulai aktivitas online traiding sekitar tahun 2005, yang udah terlebih dahulu dilakukan oleh negara Korea. Pasar modal bisa dijadikan trendcenter masyarakat untuk memulai jenjang karirnya, walaupun masih banyak masyarakat yang berkecimpung dalam dunia perbankan sekitar 110 juta masyarakat di Indonesia. Pertumbuhan industri berpengaruh pada profit perusahaan sehingga dalam memilih jenjang karir pilihlah perusahaan yang kira-kira 5 tahun lagi akan booming ke depannya. Di negara Singapura 3 juta dari 5 juta penduduknya merupakan investor aktif, begitu juga di Amerika 98% masyarakatnya memiliki rekening di pasar modal. Urutan industri yang paling banyak di Indonesia yang pertama adalah Perbankan, kemudian disusul oleh Pasar Modal dan Finance.

Jika masyarakat memiliki sumber dana yang terbatas sebaiknya jangan mengalokasikannya pada produk yang bisa mengurangi asset masyarakat. Alternatif lain bisa dialokasikan pada pasar modal yang bisa memberikan keuntungan dalam waktu relatif singkat. Apabila sejak awal kita berkarir dalam dunia  pasar modal maka jika udah pensiun kita bisa menjadi investor yang canggih karena udah mengetahui dengan jelas analisis-analisis dalam pasar modal.

Dari hasil penelitian jumlah investor seluruh Indonesia belum mencapai 1 juta orang. Hanya sekitar 40.000 investor yang ada yaitu sekitar 4% yang terdapat pada E-Traiding. Ada sekitar 119 perusahaan yang terlibat dalam pasar modal. Bagi perusahaan yang go public maka asset minimum yang harus dimiliki sekitar Rp. 5 milyar. Setiap investor yang terlibat dalam pasar modal apabila ingin memperjualbelikan saham yang dimilikinya akan dikenakan biaya transaksi. Untuk biaya transaksi penjualan saham sekitar 0.1% dan untuk biaya transaksi pembelian saham sekitar 0.3%. Besarnya jumlah transaksi yang ada dari 119 perusahaan di Indonesia sekitar Rp. 4.8 triliyun, sedangkan pajak yang harus disetor pada pemerintah yaitu sebesar 0.1% dari Rp. 4.8 triliyun yang ada.

Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan swasta yang dimiliki oleh 119 perusahaan pialang/broker saham. Di mana BEI bukan perusahaan milik pemerintah. Saham yang disimpan dalam BEI berupa rekening. Namun sekarang sekitar 60% saham di BEI pemiliknya merupakan para investor asing.

Perkembangan pasar modal di indonesia di lihat dari beberapa indikator menunjukkan perkembangan yang peasat dalam beberapa tahun terahir. Dari sudut pandang perusahaan, keberadaan pasar modal membantu kebutuhan pendanaan jangka panjang melalui penerbitan perdana baik saham maupun obligasi. Walaupun begitu, dalam 10 tahun trakhir pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pendapan bagi perusaan relatif tertinggal dibanding perbankan.

Perkembangan Produk Pasar Modal

Produk pasar modal selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan infrastruktur pasar. Secara tradisional, dikenal adanya dua instrumen yaitu saham dan obligasi. Dalam perkembangannya, dengan adanya tuntutan untuk melakukan manajemen atas risiko portofolio, maka diciptakanlah produk-produk derivatif yaitu kontrak keuangan yang penilaiannya berdasarkan nilai aset induk (underlying asset). Disamping digunakan untuk melakukan manajemen risiko investasi, produk derivatif juga digunakan untuk

memperoleh keuntungan. Produk derivatif dapat digolongkan dalam jenis option, futures, forwards, swap dan repurchase agreement (repo). Keempat jenis produk derivatif tersebut dapat bervariasi tergantung dari aset induknya yang berupa efek, tingkat suku bunga, mata uang dan kurs mata uang. Perkembangan produk lain yang cukup signifikan adalah produk pasar modal dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Produk pasar modal berbasis syariah yang telahberkembang adalah saham, obligasi, efek beragun aset (EBA) dan reksa dana. Beberapa negara di kawasan Timur Tengah, Asia, Eropa, dan Amerika telah secara intensif mengembangkan produk tersebut. Walaupun produkproduk tersebut berkembang dengan skala yang berbeda pada masing-masing negara, namun produk tersebut banyak diminati dan akan terus berkembang. Produk lain yang berkembang di pasar modal global adalah EBA sebagai hasil sekuritisasi aset. Produk ini timbul karena adanya kebutuhan pendanaan bagi perusahaan namun terdapat keterbatasan untuk mendapatkan sumber pendanaan lain di luar perusahaan. Sekuritisasi aset sendiri adalah suatu cara untuk merestrukturisasi keuangan di mana suatu entitas mengumpulkan arus kas masuk yang

teridentifikasi di masa datang dan kemudian mentransfer kumpulan arus kas tersebut kepada investor dengan atau tanpa jaminan. Sekuritisasi aset muncul pertama kali di Amerika Serikat dengan diperkenalkannya mortgage backed securities dan kemudian berkembang dengan pesat. Dalam perkembangannya arus kas yang disekuritisasi semakin bervariasi antara lain EBA berbasis tagihan seperti kartu kredit maupun kredit mobil. Berkembangnya kebutuhan alternatif investasi pemodal yang sesuai dengan tujuan dan tingkat penerimaan risiko masing-masing pemodal telah mendorong bertambahnya jenis produk reksa dana. Beberapa jenis produk reksa dana telah berkembang cukup lama, antara lain index funds, sector funds, foreign funds, dan global/international funds. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan pemodal terhadap alternatif investasi yang relatif tidak berfluktuasi dan berisiko rendah, maka konsep reksa dana dengan struktur khusus (structured funds) mulai diperkenalkan seperti capital protected funds dan guaranteed funds. Kecenderungan lain yang berkembang berkaitan dengan produk reksa dana adalah proses transaksi secara elektronik yang dilakukan melalui central fund hub yang melibatkan manajer investasi, agen penjual efek reksa dana, bank kustodian dan bank penerima. Central fund hub ini sudah diterapkan di Amerika, Kanada, Eropa, Australia, dan Singapura, dalam rangka menciptakan standarisasi mekanisme transaksi reksa dana.

Pasar Obligasi

Pasar obligasi mengalami beban berat dan sangat terpukul dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Asia dan Indonesia pada tahun 1997. Disamping tidak adanya emiten baru yang menerbitkan obligasi pada tahun 1998, kesulitan juga dihadapi oleh banyak emiten obligasi dalam membayar bunga dan bahkan nilai pokok dari obligasi yang jatuh tempo. Namun demikian, pasar obligasi kembali tumbuh pada tahun 1999 dan mengalami puncak pertumbuhannya pada tahun 2003. Pada tahun 2003 tersebut, nilai emisi obligasi tumbuh sebesar 67,9% dari tahun sebelumnya dan jumlah emiten bertambah 34 emiten (34%). Selanjutnya, peningkatan tersebut berlangsung terus hingga pertengahan tahun 2005, sehingga secara kumulatif jumlah emiten mencapai 155 perusahaan dengan total nilai emisi obligasi mencapai Rp88,83 triliun. Perkembangan tersebut di atas menunjukkan peningkatan peran pasar obligasi sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan (lihat grafik 4).

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Tobias, and Hyun Song Shin. (2009), Prices and Quantities in the Monetary Policy Transmission Mechanism, International Journal of Central Banking, 5(4).

Bank Indonesia, (2010), Response Kebijakan Moneter di Tengah Krisis Global, Laporan

Perekonomian Indonesia Tahun 2009, Bank Indonesia.

Bernanke, Ben. S dan Mark Gertler (1995), Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Transmission Mechanism, Journal of Economic Perspectives, Vol 9 No.4. American EconomicAssociation.

Bernanke, Ben S, Mark Gertler dan Simon Gilchrist (1996), The Financial Accelerator and Flight to Quality, The Review of Economics and Statistics, Vol 78.

 

 

By zain99

Pembiayaan dan Penerimaan Pemerintah
“Studi Kasus : Pembiayaan Proyek Jembatan Suramadu”
EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
BAB I
PENDAHULUAN
   A. Masalah Umum Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
Dalam suatu pembangunan, pembiayaan merupakan salah satu factor penting dalam prosesnya sebab tanpa adanya perencanaan pembiayaan yang baik, maka suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Sistem pembiayaan pembangunan di Indonesia tertuang dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dari pihak swasta yang melakukan investasi. Penerimaan APBN sendiri didapat dari setoran berbagai macam pajak negara dan setoran dari masyarakat maupun suatu badan usaha.
Permasalahan umum dari pembiayaan pembangunan di Indonesia adalah kurangnya masukan dana dari dalam negeri untuk memenuhi modal pembangunan. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan akan dana pembangunan tersebut, pemerintah melakukan pinjaman kepada pihak luar negeri. Tindakan ini dapat saja menyelesaikan masalah pembiayaan sementara, namun akan memberikan efek untuk jangka panjang apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat waktu. Penggunaan system pinjaman luar negeri ini dilakukan secara terus menerus ketika pemerintah dihadapkan pada suatu pembangunan. Akibatnya, bukannya hutang luar negeri lekas terlunasi, malah membuat daftar hutang-hutang semakin banyak dan menumpuk ke masa pemerintahan yang berikutnya.
Permasalahan hutang luar negeri yang cukup terkenal dan ramai diperbincangkan tentu saja pinjaman luar negeri pada periode pemerintahan Presiden Soeharto. Revrisond Baswir, seorang dosen ekonomi UGM dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat tahun 2002, menyebutkan bahwa sampai pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto (per Desember 1998), hutang Pemerintah Indonesia mencapai nilai $150 Milyar, dimana rinciannya yaitu pinjaman luar negeri sebesar $85 Milyar dan pinjaman swasta sebesar $65 Milyar. Padahal sekitar 20-30% dari hutang tersebut diselewengkan oleh pemerintahan Soeharto sendiri. Saat ini, hutang Indonesia mengalami penambahan sekitar Rp 650 Triliun, sehingga total hutang luar negeri yang harus ditanggung Indonesia mencapai Rp 2.100 Triliun.
Permasalahan hutang ini tentunya dapat menghambat pembangunan Indonesia. Hak tersebut dikarenakan dengan adanya hutang yang menumpuk, perhatian pemerintah akan terbelah untuk membayar hutang-hutang dengan berbagai cara sehingga dikhawatirkan nantinya pembangunan Indonesia sendiri akan terbengkalai, khususnya untuk wilayah yang kurang terjangkau seperti di daerah pedalaman, pedesaan maupun perbatasan negara yang jauh dari pusat.
B.     Jembatan Suramadu
Jembatan Suramadu menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura melalui Kota Surabaya pada sisi Pulau Jawa dan Kabupaten Bangkalan pada sisi Pulau Madura. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu penyeberangan ke Pulau Madura atau sebaliknya dimana sebelumnya menggunakan angkutan air kapal feri. Dengan adanya Jembatan Suramadu, waktu perjalanan dapat dihemat. Jika sebelumnya perjalanan menyebrang Selat Madura memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan angkutan kapal feri, maka setelah jembatan tersebut diresmikan, waktu yang ditempuh untuk menyebrang hanya selama 5 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk jalur darat.
Selain itu, dengan adanya jembatan ini diharapkan akan membuka peluang Pulau Madura untuk berkembang pesat. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di kawasan Pulau Jawa pada khususnya, karena selama ini kemajuan Pulau Madura dinilai kurang berkembang akibat susahnya transportasi darat yang menghubungkan dengan Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan definisi infrastruktur (Grigg, 1988) yaitu:
ü  Infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi
ü  Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
ü  Infrastruktur berfungsi sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan (alam)
   C.    Masalah Pembiayaan Jembatan Suramadu
Total pembangunan Jembatan Suramadu menghabiskan dana sebesar Rp 4,5 Triliun. Sumber pembiayaan Jembatan Suramadu yaitu berasal dari dana APBN Pemerintah Indonesia sebesar 55%, APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pemerintah pusat dan daerah, sedangkan 45% merupakan pinjaman dari pemerintah China. Dana tersebut mengalami pembengkakan dari sebelumnya yang ditaksir mencapai Rp 4,2 triliun. Bertambahnya biaya ini disebabkan oleh kesalahan studi yang dilakukan dimana tiang pancang jembatan yang didesain setinggi 45 meter bertambah menjadi 90 meter.
Data penerimaan negara Indonesia berisi data penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) dan penerimaan negara bukan pajak (penerimaan SDA, bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009-2012.
Sumber data: Direktorat Jenderal Anggaran
URAIAN
2009
2010
2011
2012
BAGIAN LABA BUMN
26,049.50
29,500.00
26,590.00
27,590.00
PAJAK DALAM NEGERI
601,251.80
720,764.50
816,422.30
976,898.80
PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
18,670.40
22,561.40
23,118.10
42,433.60
PENDAPATAN BLU
8,369.50
9,486.00
14,895.00
17,861.10
PENERIMAAN SDA
138,959.20
164,726.70
158,173.70
172,870.80
PNBP LAINNYA
53,796.00
43,462.00
43,429.00
54,398.30
Masalah pembiayaan yang timbul justru terjadi setelah Jembatan Suramadu selesai dibangun dan telah berfungsi. Seperti penjelasan pembiayaan Indonesia yang sudah dijabarkan sebelumnya, pemerintah dalam proyek pembangunan Jembatan Suramadu memiliki hutang kepada kotraktor yang mengerjakan proyek tersebut, yaitu Consorcium of Indonesia Contractors (CIC).
Hutang Pemerintah yang ditanggung untuk dibayarkan kepada pelaksana pembangunan Jembatan Suramadu dan totalnya mencapai Rp 932,04 milyar. Namun berdasarkan hasil perhitungan jumlah hutang yang mampu dibayar pemerintah hanya sebesar Rp 802,04 milyar. Sisa hutang yang belum mampu dibayar oleh pemerintah membuat permasalahan semakin bertambah. Pemerintah masih memiliki hutang kepada Consorcium of Indonesia Contractors (CIC) sekitar Rp 80 Miliar.
Pembiayaan pasca penyelesaian proyek Jembatan Suramadu juga mengalami permasalahan pada bagian operasionalnya. Disebutkan pernah terjadi kejadian pemadaman lampu penerang jalan umum menuju Jembatan Suramadu oleh pihak PLN. Pemadaman tersebut dilakukan karena pihak pengelola operasional Jembatan Suramadu tidak membayar tagihan listrik selama 4 bulan dengan total tagihan mencapai Rp 108 Juta.
Tingginya biaya listrik disebabkan oleh pemakaian genset yang menggunakan bahan bakar solar yang mahal. Oleh karena itu, dapat menggunakan alternatif sumber listrik yang lain. Untuk penggunaan listrik ke depan, terdapat isu bahwa akan menggunakan teknologi kincir angin sehingga dapat menekan biaya operasional Jembatan Suramadu.
LAPANGAN USAHA
Kab. Bangkalan
Kab. Sampang
Kab. Pamekasan
Kab. Sumenep
PDRB Madura
PDRB Propinsi
 1. PERTANIAN
31,92
43,22
49,24
48,24
43,27
15,75
 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
1,50
9,22
1,02
9,45
5,96
2,19
 3. INDUSTRI PENGOLAHAN
4,11
1,03
2,94
2,11
2,55
27,49
 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
1,18
0,43
0,94
0,23
0,63
1,51
 5. BANGUNAN
7,73
2,32
5,09
2,00
4,04
4,50
 6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
26,40
25,50
16,81
21,21
22,63
29,47
 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
7,51
2,65
4,11
2,61
4,12
5,52
 8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN
4,52
3,60
6,53
4,62
4,72
4,89
 9. JASA-JASA
15,14
12,03
13,32
9,53
12,08
8,68
PDRB DENGAN MIGAS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PDRB TANPA MIGAS
99,58
100,00
100,00
92,82
97,15
99,58
Sumber : BPS Jatim
Dari data tersebut dapat dilihat PDRB di wilayah Madura yang paling tinggi berada di sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa.
PERTUMBUHAN EKONOMI KAB.SE-MADURA PADA TAHUN 2007-2010
Sumber : BPS Jatim
Dari data di atas dapat dijelaskan bahwasanya dengan adanya proyek pasca Suramadu  memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada khususnya di daerah Madura pasca Suramdu terdapat pada pendapatan per kapita itu sendiri
BAB II
ANALISIS TEORI
Teori makro mengenai perkembangan pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu :
1.      Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
2.      Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
3.      Teori Peacock dan Wiseman
Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, dan program pelayanan kesehatan masyarakat. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara.
Hukum Wagner
Wagner mengemukakan suatu hukum yang disebut “Law of Ever Increasing State Activity” (hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah) dan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meingkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dengan masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan. Kelemahan hukum Wagner karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik.
Teori Peacock dan Wiseman
Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Pandangan mereka bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori ini merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Teori peacock dan wiseman adalah sebagai berikut :
Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif  pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Maka dari itu, dalam keadaan normal GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar sehingga pengeluaran pemerintah juga semakin besar. Penerimaan pemerintah dari pajak juga akan meningkat dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan,(displacement  effect) yaitu adanya suatu  gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak bisa dibiayai hanya dengan pajak, sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain untuk  pembiayaan.
Teori Granger
Menurut teori Granger mejelaskan bahwa pengeluaran pemerintah atau pembiayaanpemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kausalitas antara pengeluaran pembangunan dengan penerimaan pajak di Indonesia, Grager itu sendiri berpendapat bahwa pengeluaran dan penerimaan pemerintah dapat dilakukan dengan mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pembangunan dan penerimaan pajak di indonseia itu sendiri.
Grager juga berpendapat bahwa dengan menggunkan meneliti persamaan regresi, dimana dengan persamaan regresi inilah pengeluaran pembangunan dan penerimaan pemerintah dapat diketahui, Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Sehingga Grager ingin mengetahui pengeluaran pemerintah dan pembiyaan pembangunan dalam hal pajak.
Berdasarkan masalah yang diambil dari pembahasan di atas tentang pembiayaan dan penerimaan pemerintah dalam hal proyek jembatan Suramadu dapat dikaitkan pada tiga teori tersebut hanya saja berdominan pada teori peacock dan Wiseman, dimana dalam hal teori tersebut dikemukakan bahwa pengeluaran proyek jembatan suramadu tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan karena pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan lebih besar, sedangkan dana yang dapat digunakan dalam pembangunan ini hanya berasal dari penerimaan APBN. Sedangkan APBN sendiri didapat dari bermacam pajak dari masyarakat maupun berupa setoran lain dari masyarakat.
Dalam teori Peacock dan Wiseman ini juga mendasari bahwa adanya teori pemungutan suara, artinya masyarakat diminta membayar pajak hanya saja tidak mau karena pajak yang diminta itu terlalu besar diakibatkan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dalam hal ini dikarenakan target proyek jembatan Suramadu melenceng jauh yang menyebabkan pihak pemerintah meminjam dana pada pemerintah Cina dan memiliki hutang kepada pihak kontraktor proyek tersebut. Hal ini memberikan bukti bahwa dana dari pemerintah dan pihak swasta pun kurang memenuhi pembiayaan jembatan Suramadu.
Sedangkan dilihat dari teori Mikro yang memiliki tujuan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang public. Sebab adanya pembangunan Suramadu itu bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya. Jika sebelumnya perjalanan menyebrang Selat Madura memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan angkutan kapal feri, maka setelah jembatan tersebut diresmikan, waktu yang ditempuh untuk menyebrang hanya selama 5 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk jalur darat.
Untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut yaitu harus dibatasi karena posisi pemerintah yang selama ini memerankan fungsi pemilik, pengkontrol atau bahkan pelaksana berbagai proyek pembangunan akan dialihkan fungsinya menjadi fasilitator proyek saja. Permasalahan hutang dalam pembiayaan ini dapat dihindari apabila sistem pembiayaan yang dipakai tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah saja. Peran swasta dapat diikut sertakan karena pemerintah Indonesia belum tentu mampu membiayai pembangunan infrastruktur sendiri. Karena apabila pemerintah mendapat tambahan hutang, maka untuk masa depan, pembangunan di Indonesia akan selalu terlilit masalah hutang sehingga Indonesia pada akhirnya hanya akan terfokus pada upaya penyelesaian masalah hutang dan dapat mengesampingkan pembangunan dari bidang lainnya selain infrastruktur.
BAB III
KESIMPULAN
Pembiayaan menjadi faktor terpenting dalam pembangunan suatu Negara, cepat atau tidaknya suatu pembangunan bergantung pada pembiayaan. Semakin banyak biaya yang dimiliki maka akan semakin cepat proyek pembangunan diselesaikan. Di Indonesia, pembiayaan yang dikeluarkan untuk pembangunan di dapat dari hutang ke luar negeri. Misalnya, pembiayaan pembangunan jembatan suramadu yang menghubungkan pulau Madura dengan Surabaya. Hal tersebut memang dapat menyelesaikan pembangunan dengan cepat dan di nilai baik secara jangka pendek tetapi akan berdampak negatif secara jangka panjang, apabila hutang tersebut tidak cepat dilunasi.
Jembatan suramadu dibangun dengan tujuan untuk menumbuhkan perekonomian di daerah Madura. Jembatan suramadu tersebut diharapkan memperlancar kegiatan perekonomian dan menarik perhatian para investor asing. Meskipun biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat besar hingga mencapai ± Rp 932,04 milyar, tetapi hal tersebut mampu meningkatkan APBD Madura dan APBN Indonesia.
Pembiayaan dan Penerimaan Pemerintah
“Studi Kasus : Pembiayaan Proyek Jembatan Suramadu”
EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
BAB I
PENDAHULUAN
   A. Masalah Umum Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
Dalam suatu pembangunan, pembiayaan merupakan salah satu factor penting dalam prosesnya sebab tanpa adanya perencanaan pembiayaan yang baik, maka suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Sistem pembiayaan pembangunan di Indonesia tertuang dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dari pihak swasta yang melakukan investasi. Penerimaan APBN sendiri didapat dari setoran berbagai macam pajak negara dan setoran dari masyarakat maupun suatu badan usaha.
Permasalahan umum dari pembiayaan pembangunan di Indonesia adalah kurangnya masukan dana dari dalam negeri untuk memenuhi modal pembangunan. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan akan dana pembangunan tersebut, pemerintah melakukan pinjaman kepada pihak luar negeri. Tindakan ini dapat saja menyelesaikan masalah pembiayaan sementara, namun akan memberikan efek untuk jangka panjang apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat waktu. Penggunaan system pinjaman luar negeri ini dilakukan secara terus menerus ketika pemerintah dihadapkan pada suatu pembangunan. Akibatnya, bukannya hutang luar negeri lekas terlunasi, malah membuat daftar hutang-hutang semakin banyak dan menumpuk ke masa pemerintahan yang berikutnya.
Permasalahan hutang luar negeri yang cukup terkenal dan ramai diperbincangkan tentu saja pinjaman luar negeri pada periode pemerintahan Presiden Soeharto. Revrisond Baswir, seorang dosen ekonomi UGM dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat tahun 2002, menyebutkan bahwa sampai pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto (per Desember 1998), hutang Pemerintah Indonesia mencapai nilai $150 Milyar, dimana rinciannya yaitu pinjaman luar negeri sebesar $85 Milyar dan pinjaman swasta sebesar $65 Milyar. Padahal sekitar 20-30% dari hutang tersebut diselewengkan oleh pemerintahan Soeharto sendiri. Saat ini, hutang Indonesia mengalami penambahan sekitar Rp 650 Triliun, sehingga total hutang luar negeri yang harus ditanggung Indonesia mencapai Rp 2.100 Triliun.
Permasalahan hutang ini tentunya dapat menghambat pembangunan Indonesia. Hak tersebut dikarenakan dengan adanya hutang yang menumpuk, perhatian pemerintah akan terbelah untuk membayar hutang-hutang dengan berbagai cara sehingga dikhawatirkan nantinya pembangunan Indonesia sendiri akan terbengkalai, khususnya untuk wilayah yang kurang terjangkau seperti di daerah pedalaman, pedesaan maupun perbatasan negara yang jauh dari pusat.
B.     Jembatan Suramadu
Jembatan Suramadu menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura melalui Kota Surabaya pada sisi Pulau Jawa dan Kabupaten Bangkalan pada sisi Pulau Madura. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu penyeberangan ke Pulau Madura atau sebaliknya dimana sebelumnya menggunakan angkutan air kapal feri. Dengan adanya Jembatan Suramadu, waktu perjalanan dapat dihemat. Jika sebelumnya perjalanan menyebrang Selat Madura memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan angkutan kapal feri, maka setelah jembatan tersebut diresmikan, waktu yang ditempuh untuk menyebrang hanya selama 5 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk jalur darat.
Selain itu, dengan adanya jembatan ini diharapkan akan membuka peluang Pulau Madura untuk berkembang pesat. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di kawasan Pulau Jawa pada khususnya, karena selama ini kemajuan Pulau Madura dinilai kurang berkembang akibat susahnya transportasi darat yang menghubungkan dengan Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan definisi infrastruktur (Grigg, 1988) yaitu:
ü  Infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi
ü  Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
ü  Infrastruktur berfungsi sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan (alam)
   C.    Masalah Pembiayaan Jembatan Suramadu
Total pembangunan Jembatan Suramadu menghabiskan dana sebesar Rp 4,5 Triliun. Sumber pembiayaan Jembatan Suramadu yaitu berasal dari dana APBN Pemerintah Indonesia sebesar 55%, APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pemerintah pusat dan daerah, sedangkan 45% merupakan pinjaman dari pemerintah China. Dana tersebut mengalami pembengkakan dari sebelumnya yang ditaksir mencapai Rp 4,2 triliun. Bertambahnya biaya ini disebabkan oleh kesalahan studi yang dilakukan dimana tiang pancang jembatan yang didesain setinggi 45 meter bertambah menjadi 90 meter.
Data penerimaan negara Indonesia berisi data penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) dan penerimaan negara bukan pajak (penerimaan SDA, bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009-2012.
Sumber data: Direktorat Jenderal Anggaran
URAIAN
2009
2010
2011
2012
BAGIAN LABA BUMN
26,049.50
29,500.00
26,590.00
27,590.00
PAJAK DALAM NEGERI
601,251.80
720,764.50
816,422.30
976,898.80
PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
18,670.40
22,561.40
23,118.10
42,433.60
PENDAPATAN BLU
8,369.50
9,486.00
14,895.00
17,861.10
PENERIMAAN SDA
138,959.20
164,726.70
158,173.70
172,870.80
PNBP LAINNYA
53,796.00
43,462.00
43,429.00
54,398.30
Masalah pembiayaan yang timbul justru terjadi setelah Jembatan Suramadu selesai dibangun dan telah berfungsi. Seperti penjelasan pembiayaan Indonesia yang sudah dijabarkan sebelumnya, pemerintah dalam proyek pembangunan Jembatan Suramadu memiliki hutang kepada kotraktor yang mengerjakan proyek tersebut, yaitu Consorcium of Indonesia Contractors (CIC).
Hutang Pemerintah yang ditanggung untuk dibayarkan kepada pelaksana pembangunan Jembatan Suramadu dan totalnya mencapai Rp 932,04 milyar. Namun berdasarkan hasil perhitungan jumlah hutang yang mampu dibayar pemerintah hanya sebesar Rp 802,04 milyar. Sisa hutang yang belum mampu dibayar oleh pemerintah membuat permasalahan semakin bertambah. Pemerintah masih memiliki hutang kepada Consorcium of Indonesia Contractors (CIC) sekitar Rp 80 Miliar.
Pembiayaan pasca penyelesaian proyek Jembatan Suramadu juga mengalami permasalahan pada bagian operasionalnya. Disebutkan pernah terjadi kejadian pemadaman lampu penerang jalan umum menuju Jembatan Suramadu oleh pihak PLN. Pemadaman tersebut dilakukan karena pihak pengelola operasional Jembatan Suramadu tidak membayar tagihan listrik selama 4 bulan dengan total tagihan mencapai Rp 108 Juta.
Tingginya biaya listrik disebabkan oleh pemakaian genset yang menggunakan bahan bakar solar yang mahal. Oleh karena itu, dapat menggunakan alternatif sumber listrik yang lain. Untuk penggunaan listrik ke depan, terdapat isu bahwa akan menggunakan teknologi kincir angin sehingga dapat menekan biaya operasional Jembatan Suramadu.
LAPANGAN USAHA
Kab. Bangkalan
Kab. Sampang
Kab. Pamekasan
Kab. Sumenep
PDRB Madura
PDRB Propinsi
 1. PERTANIAN
31,92
43,22
49,24
48,24
43,27
15,75
 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
1,50
9,22
1,02
9,45
5,96
2,19
 3. INDUSTRI PENGOLAHAN
4,11
1,03
2,94
2,11
2,55
27,49
 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
1,18
0,43
0,94
0,23
0,63
1,51
 5. BANGUNAN
7,73
2,32
5,09
2,00
4,04
4,50
 6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
26,40
25,50
16,81
21,21
22,63
29,47
 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
7,51
2,65
4,11
2,61
4,12
5,52
 8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN
4,52
3,60
6,53
4,62
4,72
4,89
 9. JASA-JASA
15,14
12,03
13,32
9,53
12,08
8,68
PDRB DENGAN MIGAS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PDRB TANPA MIGAS
99,58
100,00
100,00
92,82
97,15
99,58
Sumber : BPS Jatim
Dari data tersebut dapat dilihat PDRB di wilayah Madura yang paling tinggi berada di sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa.
PERTUMBUHAN EKONOMI KAB.SE-MADURA PADA TAHUN 2007-2010
Sumber : BPS Jatim
Dari data di atas dapat dijelaskan bahwasanya dengan adanya proyek pasca Suramadu  memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada khususnya di daerah Madura pasca Suramdu terdapat pada pendapatan per kapita itu sendiri
BAB II
ANALISIS TEORI
Teori makro mengenai perkembangan pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu :
1.      Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
2.      Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
3.      Teori Peacock dan Wiseman
Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, dan program pelayanan kesehatan masyarakat. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara.
Hukum Wagner
Wagner mengemukakan suatu hukum yang disebut “Law of Ever Increasing State Activity” (hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah) dan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meingkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dengan masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan. Kelemahan hukum Wagner karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik.
Teori Peacock dan Wiseman
Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Pandangan mereka bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori ini merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Teori peacock dan wiseman adalah sebagai berikut :
Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif  pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Maka dari itu, dalam keadaan normal GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar sehingga pengeluaran pemerintah juga semakin besar. Penerimaan pemerintah dari pajak juga akan meningkat dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan,(displacement  effect) yaitu adanya suatu  gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak bisa dibiayai hanya dengan pajak, sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain untuk  pembiayaan.
Teori Granger
Menurut teori Granger mejelaskan bahwa pengeluaran pemerintah atau pembiayaanpemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kausalitas antara pengeluaran pembangunan dengan penerimaan pajak di Indonesia, Grager itu sendiri berpendapat bahwa pengeluaran dan penerimaan pemerintah dapat dilakukan dengan mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pembangunan dan penerimaan pajak di indonseia itu sendiri.
Grager juga berpendapat bahwa dengan menggunkan meneliti persamaan regresi, dimana dengan persamaan regresi inilah pengeluaran pembangunan dan penerimaan pemerintah dapat diketahui, Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Sehingga Grager ingin mengetahui pengeluaran pemerintah dan pembiyaan pembangunan dalam hal pajak.
Berdasarkan masalah yang diambil dari pembahasan di atas tentang pembiayaan dan penerimaan pemerintah dalam hal proyek jembatan Suramadu dapat dikaitkan pada tiga teori tersebut hanya saja berdominan pada teori peacock dan Wiseman, dimana dalam hal teori tersebut dikemukakan bahwa pengeluaran proyek jembatan suramadu tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan karena pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan lebih besar, sedangkan dana yang dapat digunakan dalam pembangunan ini hanya berasal dari penerimaan APBN. Sedangkan APBN sendiri didapat dari bermacam pajak dari masyarakat maupun berupa setoran lain dari masyarakat.
Dalam teori Peacock dan Wiseman ini juga mendasari bahwa adanya teori pemungutan suara, artinya masyarakat diminta membayar pajak hanya saja tidak mau karena pajak yang diminta itu terlalu besar diakibatkan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dalam hal ini dikarenakan target proyek jembatan Suramadu melenceng jauh yang menyebabkan pihak pemerintah meminjam dana pada pemerintah Cina dan memiliki hutang kepada pihak kontraktor proyek tersebut. Hal ini memberikan bukti bahwa dana dari pemerintah dan pihak swasta pun kurang memenuhi pembiayaan jembatan Suramadu.
Sedangkan dilihat dari teori Mikro yang memiliki tujuan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang public. Sebab adanya pembangunan Suramadu itu bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya. Jika sebelumnya perjalanan menyebrang Selat Madura memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan angkutan kapal feri, maka setelah jembatan tersebut diresmikan, waktu yang ditempuh untuk menyebrang hanya selama 5 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk jalur darat.
Untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut yaitu harus dibatasi karena posisi pemerintah yang selama ini memerankan fungsi pemilik, pengkontrol atau bahkan pelaksana berbagai proyek pembangunan akan dialihkan fungsinya menjadi fasilitator proyek saja. Permasalahan hutang dalam pembiayaan ini dapat dihindari apabila sistem pembiayaan yang dipakai tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah saja. Peran swasta dapat diikut sertakan karena pemerintah Indonesia belum tentu mampu membiayai pembangunan infrastruktur sendiri. Karena apabila pemerintah mendapat tambahan hutang, maka untuk masa depan, pembangunan di Indonesia akan selalu terlilit masalah hutang sehingga Indonesia pada akhirnya hanya akan terfokus pada upaya penyelesaian masalah hutang dan dapat mengesampingkan pembangunan dari bidang lainnya selain infrastruktur.
BAB III
KESIMPULAN
Pembiayaan menjadi faktor terpenting dalam pembangunan suatu Negara, cepat atau tidaknya suatu pembangunan bergantung pada pembiayaan. Semakin banyak biaya yang dimiliki maka akan semakin cepat proyek pembangunan diselesaikan. Di Indonesia, pembiayaan yang dikeluarkan untuk pembangunan di dapat dari hutang ke luar negeri. Misalnya, pembiayaan pembangunan jembatan suramadu yang menghubungkan pulau Madura dengan Surabaya. Hal tersebut memang dapat menyelesaikan pembangunan dengan cepat dan di nilai baik secara jangka pendek tetapi akan berdampak negatif secara jangka panjang, apabila hutang tersebut tidak cepat dilunasi.
Jembatan suramadu dibangun dengan tujuan untuk menumbuhkan perekonomian di daerah Madura. Jembatan suramadu tersebut diharapkan memperlancar kegiatan perekonomian dan menarik perhatian para investor asing. Meskipun biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat besar hingga mencapai ± Rp 932,04 milyar, tetapi hal tersebut mampu meningkatkan APBD Madura dan APBN Indonesia.
By zain99

ALOKASI KEGIATAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAH

1.1 ALOKASI KEGIATAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAH

 

Pemerintah daerah dibedakan menjadi pemerintah daerah tingkat I atau propensi dan pemerintahan daerah tingkat II atau kabupaten/kota.sbenarnya dibawah pemerintahan daerah kabupaten msih di kenal tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Dalam sistem ekonomi daerah, tanggung jawab pemerintah di letakkan pada pemerintah daerah tingkkat II atau kabupaten /kota. Kedua tingkatan pemerintah yang pertama yaitu pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten berwenang memperoleh sumber pendapatan daerah untuk membiayai  kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pemerintah daera propinsi melaksankan kegiatan yang mempunyai dampak regional  dan selanjutnya pemerintah daerah kabupaten dan kota melaksanakn kegiatan yang dampak lebih sempit dan bersifat lokal.abmbi contoh saja seperti pengairan

Kegiatan yang mempunyai dampak nasional seperti perencnaan sumberdaya air dilaksanakan oleh pemerintah pusat; sedangkan penyelenggaraan dan pemeliharaan di laksankan oleh pemerintah daerah propinsi.

 

1.2. Beberapa jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat propinsi

a) Pajak kendaraan bermotor

pajak kendaraan bermotor adalah dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atu barang pemilikan atau penguasan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, pewakilan negara asing lembaga perwkilan internasional, dikecualikan pengenaan pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor di tetapkan sebesar 1,5 % (satu stengah persen) dari nilai jual kendaraan  bermotor.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

bea balik nama kendaraan bermotor adalah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha jadi objek pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor jika penyerahan kendaraan itu merupakan penyerahan yang pertama, maka tarif BBNKB ada penyerahan hak persen. Untuk penerahan warisan, ditetapkan tarifnya sebesar 0,1%  (sepersepuluh persen).

c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor

pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaa bahan bakar (mesin, solar dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor.

 

Sebagai dasar pengenaan pajaknya (taxe base) adalah nilai dari bahan bakar kendaraan bermotor yaitu jumlah bahan bakar yang dijual dikalikan dengan harga jual bahan bakar yang bersangkutan. Adapun tarifnya pajak ini ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

 

Macam pajak yang dipungut di daerah kabupaten kota dan menjadi sumber pendapatan kabupaten /kota diantaranya.

 

a)      Pajak hotel dan restoran

Pajak dan retoran pajak atas pelayanan hotel dan restoran objek pajak hotel dan restoran adlah pelayanan yang disediakan dengan pembayarn dihotel dan atau restoran, termasuk dalam objek pajak hotel.

Subjek pajak hotel dan restoran adlalah orang pribadi atau badan yang melakuakan pembayaran atau pelayanan hotel dan restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan pengusahakan hotel dan restoran. Tarif pajak hotel dan restoran palinggi adalah sebesar 10% dari nilai-nilai pembayaran tersebut.

b)     Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang di tandai atau dinikmati oleh setiap orang di pungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk perolah raga. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran(dasar pajak).

c)      Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, penyampaikan, memuji suatu barang atau jasa menarik perhatian umum. Objek pajak reklame di luar televisi, radio, dan media cetak, yang menjadi subyek pajak reklame, kemudian sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame dan pajak reklame paling tinggi 25% dari dasar pajak.

d)     Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah, adpun orang yang menjdai objek adalah oranng pribadi atau badan yang menjadi langganan listrik dan atu penggna tenaga listrik. Dasar pajak penerangan jalan adlah nilai jual tenaga listrik yang berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah besar tagihan biaya tenag listrik. Adapun tarif pajak penerangan tenag listrik paling tinggi sebesar 10% dan tetapkan pemerintah daerah.

e)      Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galihan golongan c

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c yang merupakan objek pajak ini adalah ekspoitasi bahan galian golongan c yang meliputi asbes, batu tulis, batu setngah permata batu kapur dan lain-lain. Tarif pajak penggalihan dan pengolahan bahan galian golongan c paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan harus ditetepkan oleh peraturan daerah.

 

f)       Pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adlah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan air bawah tanah adalah air yang ada diperut bumi, termasuk termasuk air yang muncul secara alami diatas permukaan tanah, yang dimaksud air permukaan adlah air yang berada di atas bumi,tetapi tidak termsuk air laut. Tarif pajak pemanfaatan bwah tanah dan air permukaan ini adalah maksimum 20% dan harus ditetapkan oleh peraturan daerah.

g)      Serta pajak lainnya

Dalam UUD NO. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di sebutkan dalam pasal 2 bahwa pemerintah dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, haru memenuhi kriteria pajak seperti;

  • Bersifat pajak
  • Obyek dasr penggunaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
  • Potensinya memadai
  • Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
  • Tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
  • Mejaga kelestarian hidup.

 

 

Tarif maksimum pajak daerah di indonesia menurut UUD NO. 25, tahun 1999

 

 

NO JENIS PAJAK TARIF PAJAK (%)
1 Pajak kendaraan bermotor 5
2 Bea balik nama kendaraan bermotor 10
3 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5
4 Pajak hotel dan restoran 10
5 Pajak hiburan 35
6 Pajak reklame 25
7 Pajak penerangan jalan 10
8 Pajak pengambilan dan pengulahan bahan galian golongan c 20
9 Pajak pemanfaatan  air bawah tanah dan air permukaan 20

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. restribusi daerah

Restribusi adalah pungutan daerah pembayran atas jasa atau pembaerian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Restribusi pasar di bayar karna ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar restribusi itu,dalam hal pemungutan iuran restribusi itu dianut asaa manfaat (benefit principles)

Pada prinsipnya pemungutan restribusi yang harus di bayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang di terimanya untuk menilai manfaat harus di tempuh melalui beberapa langkah yaitu;

a)      Pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat di ukur besarnya

b)      Kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survei tentang kesediaan membayar (willing ness to paay)

 

 

2.2. Macam restribusi

a) Restribusi yang di kenakan pada jasa umum

b) Restribusi yang di kenakan pada jasa usaha

c) Restribusi yang di kenakan pada perijinan tertentu

 

Penetapan jenis retribusi kedalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepaastian pada masyarakat serta dapat di sesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan.

 

2.2.1. Restribusi jasa umum

Dalam menetapkan restribusi ke dalam kelompok restribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut;

a)      Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang di serahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

b)      Selain melayani pemerintahan umum, jas tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang di haruskan membayar retribusi; misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.

c)      Jasa tersebut di anggap layak  jika hanya di sediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar restribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup)

 

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain.

  • Pelayana kesehatan adalah pelayanan di puskesmas, balai pengubatan, dan rumah sakit umum daerah.
  • Pelayanan kebersihan dan persampahan adalah pengangkutan dan pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga sampah industri dan sampah perdagangan.
  • Perlayanan parkiran di tepi jalan umum adalah penyediaan parkiran di tepi jalan yang di tentukan oleh pemerintah.
  • Pelayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau di kelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan oleh perusahaan daerah air minum.
  • Pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-ungangan yang berlaku, yang di slenggarakan oleh pemerintah daerah.

 

2.2.2. restribusi jasa usaha

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria

Sebagai berikut.

 

a)      Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.

b)      Harus terdapat harta yang demiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

 

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha sebagai berikut.

  • Pemakaian kekayaan daerah. Restribusi pemakaian kekayaan daerah dikenaka atas pemakian daerah seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat pemerintah daerah.
  • Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang/ transportasi dan bis umum.
  • Penyedotan wc adalah penyedotan wc atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
  • Tempat pendaratan kapal adalah pelayana pada tempat pendaratan kapal ikan, kpal barang yang di kelola oleh pemerintah daerah.
  • Tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan di kelola oleh pemerintah daerah.

 

2.2.3.  Restribusi perijinan

Restribusi perizinan juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih tepatnya restribusi perijinan dapat di gunakan instrumen untunk pembinaan,  pengaturan, maupun pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah.

Adapu biaya penyelenggaraan pembinaan trsebut meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dan pengendalian di lapnagnan serta penatausahaan.

 

Perijinan tertentu yang dapat dipungut restribusinya anta lai adalah.

  • Ijin peruntukan penggunaan tanah adalah pemberian ijin atas pengunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih yang dikaitkan dengen rencana tata ruang daerah yang bersngkutan.
  • Ijin mendirikan bangunan  (IBM) adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencan tata ruang yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
  • Ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian ijin untuk melakuakan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu di lingkungan tertentu di kuasaan pemerintah daerah.

 

 

3.1. DAMPAK PUNGUTAN RESTRIBUSI

Retribusi dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan pembayar restribusi. Pungutan restribusi sampah dapat di bedakan untuk daerah perumahan tipe 100 ke atas dengan daerah tipe RSS (rumah rumah sederhana tipe 21 tipe 36) contoh lain restribusi rumah sakit dapat di kenakan dengan cara yang progresif, misalanya dengan menggunakan tarif yang tinggi ruang kelas rawat inap kelas VIP atau kelas I dibanding dengan tarif rawaat kelas II atau kelas IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman

1 Ilmu ketenaga kerjaaan mempelajari bagaimna pasar tenaga kerja berkerja. Pentingnya topik ketenaga kerjaan dan didalamnya teremasuk determinasi distribusi pendapatan, pengaruh serikat pekerja, alokasi waktu kerja, besarnya sewa dan upah perusahaan, diskriminasi dalam pasar tenaga kerja, determinasi pengangguran dan keputusan untuk inevstasi (human capit

1 Model dalam ilmu ketenaga kerjaan terdiri dari 3 pelaku yaitu pekerja, perusahan dan pemerintah. Diasumsikan bahwa pekerja akan melakukan pekerjannya dengan maksimal dan perusahaan mendapatkan keuntungan optimal. Pemerintah mempengaruhi keputusan pekerja dan perusahaan dalam hal pembayaran pajak dan subsidi yaitu melalui kebijakan dalam pasar tenaga kerja.

1 Teori yang baik dalam pasar tenga kerja sreharusnya mempunyai asumsi yang mendekati benar, seharusnya tidak berlebihan dalam penggambarannya dan mengimplikasikan dalam dunia nyata sehingga dapat sesuai dengan kehidupan nyata.

 

By zain99

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

By zain99