Pembiayaan dan Penerimaan Pemerintah
“Studi Kasus : Pembiayaan Proyek Jembatan Suramadu”
EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
BAB I
PENDAHULUAN
   A. Masalah Umum Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
Dalam suatu pembangunan, pembiayaan merupakan salah satu factor penting dalam prosesnya sebab tanpa adanya perencanaan pembiayaan yang baik, maka suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Sistem pembiayaan pembangunan di Indonesia tertuang dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dari pihak swasta yang melakukan investasi. Penerimaan APBN sendiri didapat dari setoran berbagai macam pajak negara dan setoran dari masyarakat maupun suatu badan usaha.
Permasalahan umum dari pembiayaan pembangunan di Indonesia adalah kurangnya masukan dana dari dalam negeri untuk memenuhi modal pembangunan. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan akan dana pembangunan tersebut, pemerintah melakukan pinjaman kepada pihak luar negeri. Tindakan ini dapat saja menyelesaikan masalah pembiayaan sementara, namun akan memberikan efek untuk jangka panjang apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat waktu. Penggunaan system pinjaman luar negeri ini dilakukan secara terus menerus ketika pemerintah dihadapkan pada suatu pembangunan. Akibatnya, bukannya hutang luar negeri lekas terlunasi, malah membuat daftar hutang-hutang semakin banyak dan menumpuk ke masa pemerintahan yang berikutnya.
Permasalahan hutang luar negeri yang cukup terkenal dan ramai diperbincangkan tentu saja pinjaman luar negeri pada periode pemerintahan Presiden Soeharto. Revrisond Baswir, seorang dosen ekonomi UGM dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat tahun 2002, menyebutkan bahwa sampai pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto (per Desember 1998), hutang Pemerintah Indonesia mencapai nilai $150 Milyar, dimana rinciannya yaitu pinjaman luar negeri sebesar $85 Milyar dan pinjaman swasta sebesar $65 Milyar. Padahal sekitar 20-30% dari hutang tersebut diselewengkan oleh pemerintahan Soeharto sendiri. Saat ini, hutang Indonesia mengalami penambahan sekitar Rp 650 Triliun, sehingga total hutang luar negeri yang harus ditanggung Indonesia mencapai Rp 2.100 Triliun.
Permasalahan hutang ini tentunya dapat menghambat pembangunan Indonesia. Hak tersebut dikarenakan dengan adanya hutang yang menumpuk, perhatian pemerintah akan terbelah untuk membayar hutang-hutang dengan berbagai cara sehingga dikhawatirkan nantinya pembangunan Indonesia sendiri akan terbengkalai, khususnya untuk wilayah yang kurang terjangkau seperti di daerah pedalaman, pedesaan maupun perbatasan negara yang jauh dari pusat.
B.     Jembatan Suramadu
Jembatan Suramadu menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura melalui Kota Surabaya pada sisi Pulau Jawa dan Kabupaten Bangkalan pada sisi Pulau Madura. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu penyeberangan ke Pulau Madura atau sebaliknya dimana sebelumnya menggunakan angkutan air kapal feri. Dengan adanya Jembatan Suramadu, waktu perjalanan dapat dihemat. Jika sebelumnya perjalanan menyebrang Selat Madura memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan angkutan kapal feri, maka setelah jembatan tersebut diresmikan, waktu yang ditempuh untuk menyebrang hanya selama 5 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk jalur darat.
Selain itu, dengan adanya jembatan ini diharapkan akan membuka peluang Pulau Madura untuk berkembang pesat. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di kawasan Pulau Jawa pada khususnya, karena selama ini kemajuan Pulau Madura dinilai kurang berkembang akibat susahnya transportasi darat yang menghubungkan dengan Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan definisi infrastruktur (Grigg, 1988) yaitu:
ü  Infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi
ü  Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
ü  Infrastruktur berfungsi sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan (alam)
   C.    Masalah Pembiayaan Jembatan Suramadu
Total pembangunan Jembatan Suramadu menghabiskan dana sebesar Rp 4,5 Triliun. Sumber pembiayaan Jembatan Suramadu yaitu berasal dari dana APBN Pemerintah Indonesia sebesar 55%, APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pemerintah pusat dan daerah, sedangkan 45% merupakan pinjaman dari pemerintah China. Dana tersebut mengalami pembengkakan dari sebelumnya yang ditaksir mencapai Rp 4,2 triliun. Bertambahnya biaya ini disebabkan oleh kesalahan studi yang dilakukan dimana tiang pancang jembatan yang didesain setinggi 45 meter bertambah menjadi 90 meter.
Data penerimaan negara Indonesia berisi data penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) dan penerimaan negara bukan pajak (penerimaan SDA, bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009-2012.
Sumber data: Direktorat Jenderal Anggaran
URAIAN
2009
2010
2011
2012
BAGIAN LABA BUMN
26,049.50
29,500.00
26,590.00
27,590.00
PAJAK DALAM NEGERI
601,251.80
720,764.50
816,422.30
976,898.80
PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
18,670.40
22,561.40
23,118.10
42,433.60
PENDAPATAN BLU
8,369.50
9,486.00
14,895.00
17,861.10
PENERIMAAN SDA
138,959.20
164,726.70
158,173.70
172,870.80
PNBP LAINNYA
53,796.00
43,462.00
43,429.00
54,398.30
Masalah pembiayaan yang timbul justru terjadi setelah Jembatan Suramadu selesai dibangun dan telah berfungsi. Seperti penjelasan pembiayaan Indonesia yang sudah dijabarkan sebelumnya, pemerintah dalam proyek pembangunan Jembatan Suramadu memiliki hutang kepada kotraktor yang mengerjakan proyek tersebut, yaitu Consorcium of Indonesia Contractors (CIC).
Hutang Pemerintah yang ditanggung untuk dibayarkan kepada pelaksana pembangunan Jembatan Suramadu dan totalnya mencapai Rp 932,04 milyar. Namun berdasarkan hasil perhitungan jumlah hutang yang mampu dibayar pemerintah hanya sebesar Rp 802,04 milyar. Sisa hutang yang belum mampu dibayar oleh pemerintah membuat permasalahan semakin bertambah. Pemerintah masih memiliki hutang kepada Consorcium of Indonesia Contractors (CIC) sekitar Rp 80 Miliar.
Pembiayaan pasca penyelesaian proyek Jembatan Suramadu juga mengalami permasalahan pada bagian operasionalnya. Disebutkan pernah terjadi kejadian pemadaman lampu penerang jalan umum menuju Jembatan Suramadu oleh pihak PLN. Pemadaman tersebut dilakukan karena pihak pengelola operasional Jembatan Suramadu tidak membayar tagihan listrik selama 4 bulan dengan total tagihan mencapai Rp 108 Juta.
Tingginya biaya listrik disebabkan oleh pemakaian genset yang menggunakan bahan bakar solar yang mahal. Oleh karena itu, dapat menggunakan alternatif sumber listrik yang lain. Untuk penggunaan listrik ke depan, terdapat isu bahwa akan menggunakan teknologi kincir angin sehingga dapat menekan biaya operasional Jembatan Suramadu.
LAPANGAN USAHA
Kab. Bangkalan
Kab. Sampang
Kab. Pamekasan
Kab. Sumenep
PDRB Madura
PDRB Propinsi
 1. PERTANIAN
31,92
43,22
49,24
48,24
43,27
15,75
 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
1,50
9,22
1,02
9,45
5,96
2,19
 3. INDUSTRI PENGOLAHAN
4,11
1,03
2,94
2,11
2,55
27,49
 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
1,18
0,43
0,94
0,23
0,63
1,51
 5. BANGUNAN
7,73
2,32
5,09
2,00
4,04
4,50
 6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
26,40
25,50
16,81
21,21
22,63
29,47
 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
7,51
2,65
4,11
2,61
4,12
5,52
 8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN
4,52
3,60
6,53
4,62
4,72
4,89
 9. JASA-JASA
15,14
12,03
13,32
9,53
12,08
8,68
PDRB DENGAN MIGAS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PDRB TANPA MIGAS
99,58
100,00
100,00
92,82
97,15
99,58
Sumber : BPS Jatim
Dari data tersebut dapat dilihat PDRB di wilayah Madura yang paling tinggi berada di sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa.
PERTUMBUHAN EKONOMI KAB.SE-MADURA PADA TAHUN 2007-2010
Sumber : BPS Jatim
Dari data di atas dapat dijelaskan bahwasanya dengan adanya proyek pasca Suramadu  memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada khususnya di daerah Madura pasca Suramdu terdapat pada pendapatan per kapita itu sendiri
BAB II
ANALISIS TEORI
Teori makro mengenai perkembangan pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu :
1.      Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
2.      Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
3.      Teori Peacock dan Wiseman
Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, dan program pelayanan kesehatan masyarakat. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara.
Hukum Wagner
Wagner mengemukakan suatu hukum yang disebut “Law of Ever Increasing State Activity” (hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah) dan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meingkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dengan masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan. Kelemahan hukum Wagner karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik.
Teori Peacock dan Wiseman
Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Pandangan mereka bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori ini merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Teori peacock dan wiseman adalah sebagai berikut :
Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif  pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Maka dari itu, dalam keadaan normal GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar sehingga pengeluaran pemerintah juga semakin besar. Penerimaan pemerintah dari pajak juga akan meningkat dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan,(displacement  effect) yaitu adanya suatu  gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak bisa dibiayai hanya dengan pajak, sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain untuk  pembiayaan.
Teori Granger
Menurut teori Granger mejelaskan bahwa pengeluaran pemerintah atau pembiayaanpemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kausalitas antara pengeluaran pembangunan dengan penerimaan pajak di Indonesia, Grager itu sendiri berpendapat bahwa pengeluaran dan penerimaan pemerintah dapat dilakukan dengan mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pembangunan dan penerimaan pajak di indonseia itu sendiri.
Grager juga berpendapat bahwa dengan menggunkan meneliti persamaan regresi, dimana dengan persamaan regresi inilah pengeluaran pembangunan dan penerimaan pemerintah dapat diketahui, Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Sehingga Grager ingin mengetahui pengeluaran pemerintah dan pembiyaan pembangunan dalam hal pajak.
Berdasarkan masalah yang diambil dari pembahasan di atas tentang pembiayaan dan penerimaan pemerintah dalam hal proyek jembatan Suramadu dapat dikaitkan pada tiga teori tersebut hanya saja berdominan pada teori peacock dan Wiseman, dimana dalam hal teori tersebut dikemukakan bahwa pengeluaran proyek jembatan suramadu tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan karena pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan lebih besar, sedangkan dana yang dapat digunakan dalam pembangunan ini hanya berasal dari penerimaan APBN. Sedangkan APBN sendiri didapat dari bermacam pajak dari masyarakat maupun berupa setoran lain dari masyarakat.
Dalam teori Peacock dan Wiseman ini juga mendasari bahwa adanya teori pemungutan suara, artinya masyarakat diminta membayar pajak hanya saja tidak mau karena pajak yang diminta itu terlalu besar diakibatkan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dalam hal ini dikarenakan target proyek jembatan Suramadu melenceng jauh yang menyebabkan pihak pemerintah meminjam dana pada pemerintah Cina dan memiliki hutang kepada pihak kontraktor proyek tersebut. Hal ini memberikan bukti bahwa dana dari pemerintah dan pihak swasta pun kurang memenuhi pembiayaan jembatan Suramadu.
Sedangkan dilihat dari teori Mikro yang memiliki tujuan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang public. Sebab adanya pembangunan Suramadu itu bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya. Jika sebelumnya perjalanan menyebrang Selat Madura memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan angkutan kapal feri, maka setelah jembatan tersebut diresmikan, waktu yang ditempuh untuk menyebrang hanya selama 5 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk jalur darat.
Untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut yaitu harus dibatasi karena posisi pemerintah yang selama ini memerankan fungsi pemilik, pengkontrol atau bahkan pelaksana berbagai proyek pembangunan akan dialihkan fungsinya menjadi fasilitator proyek saja. Permasalahan hutang dalam pembiayaan ini dapat dihindari apabila sistem pembiayaan yang dipakai tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah saja. Peran swasta dapat diikut sertakan karena pemerintah Indonesia belum tentu mampu membiayai pembangunan infrastruktur sendiri. Karena apabila pemerintah mendapat tambahan hutang, maka untuk masa depan, pembangunan di Indonesia akan selalu terlilit masalah hutang sehingga Indonesia pada akhirnya hanya akan terfokus pada upaya penyelesaian masalah hutang dan dapat mengesampingkan pembangunan dari bidang lainnya selain infrastruktur.
BAB III
KESIMPULAN
Pembiayaan menjadi faktor terpenting dalam pembangunan suatu Negara, cepat atau tidaknya suatu pembangunan bergantung pada pembiayaan. Semakin banyak biaya yang dimiliki maka akan semakin cepat proyek pembangunan diselesaikan. Di Indonesia, pembiayaan yang dikeluarkan untuk pembangunan di dapat dari hutang ke luar negeri. Misalnya, pembiayaan pembangunan jembatan suramadu yang menghubungkan pulau Madura dengan Surabaya. Hal tersebut memang dapat menyelesaikan pembangunan dengan cepat dan di nilai baik secara jangka pendek tetapi akan berdampak negatif secara jangka panjang, apabila hutang tersebut tidak cepat dilunasi.
Jembatan suramadu dibangun dengan tujuan untuk menumbuhkan perekonomian di daerah Madura. Jembatan suramadu tersebut diharapkan memperlancar kegiatan perekonomian dan menarik perhatian para investor asing. Meskipun biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat besar hingga mencapai ± Rp 932,04 milyar, tetapi hal tersebut mampu meningkatkan APBD Madura dan APBN Indonesia.
Pembiayaan dan Penerimaan Pemerintah
“Studi Kasus : Pembiayaan Proyek Jembatan Suramadu”
EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
BAB I
PENDAHULUAN
   A. Masalah Umum Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
Dalam suatu pembangunan, pembiayaan merupakan salah satu factor penting dalam prosesnya sebab tanpa adanya perencanaan pembiayaan yang baik, maka suatu pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Sistem pembiayaan pembangunan di Indonesia tertuang dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dari pihak swasta yang melakukan investasi. Penerimaan APBN sendiri didapat dari setoran berbagai macam pajak negara dan setoran dari masyarakat maupun suatu badan usaha.
Permasalahan umum dari pembiayaan pembangunan di Indonesia adalah kurangnya masukan dana dari dalam negeri untuk memenuhi modal pembangunan. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan akan dana pembangunan tersebut, pemerintah melakukan pinjaman kepada pihak luar negeri. Tindakan ini dapat saja menyelesaikan masalah pembiayaan sementara, namun akan memberikan efek untuk jangka panjang apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat waktu. Penggunaan system pinjaman luar negeri ini dilakukan secara terus menerus ketika pemerintah dihadapkan pada suatu pembangunan. Akibatnya, bukannya hutang luar negeri lekas terlunasi, malah membuat daftar hutang-hutang semakin banyak dan menumpuk ke masa pemerintahan yang berikutnya.
Permasalahan hutang luar negeri yang cukup terkenal dan ramai diperbincangkan tentu saja pinjaman luar negeri pada periode pemerintahan Presiden Soeharto. Revrisond Baswir, seorang dosen ekonomi UGM dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat tahun 2002, menyebutkan bahwa sampai pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto (per Desember 1998), hutang Pemerintah Indonesia mencapai nilai $150 Milyar, dimana rinciannya yaitu pinjaman luar negeri sebesar $85 Milyar dan pinjaman swasta sebesar $65 Milyar. Padahal sekitar 20-30% dari hutang tersebut diselewengkan oleh pemerintahan Soeharto sendiri. Saat ini, hutang Indonesia mengalami penambahan sekitar Rp 650 Triliun, sehingga total hutang luar negeri yang harus ditanggung Indonesia mencapai Rp 2.100 Triliun.
Permasalahan hutang ini tentunya dapat menghambat pembangunan Indonesia. Hak tersebut dikarenakan dengan adanya hutang yang menumpuk, perhatian pemerintah akan terbelah untuk membayar hutang-hutang dengan berbagai cara sehingga dikhawatirkan nantinya pembangunan Indonesia sendiri akan terbengkalai, khususnya untuk wilayah yang kurang terjangkau seperti di daerah pedalaman, pedesaan maupun perbatasan negara yang jauh dari pusat.
B.     Jembatan Suramadu
Jembatan Suramadu menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura melalui Kota Surabaya pada sisi Pulau Jawa dan Kabupaten Bangkalan pada sisi Pulau Madura. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini dimaksudkan untuk mempersingkat waktu penyeberangan ke Pulau Madura atau sebaliknya dimana sebelumnya menggunakan angkutan air kapal feri. Dengan adanya Jembatan Suramadu, waktu perjalanan dapat dihemat. Jika sebelumnya perjalanan menyebrang Selat Madura memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan angkutan kapal feri, maka setelah jembatan tersebut diresmikan, waktu yang ditempuh untuk menyebrang hanya selama 5 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk jalur darat.
Selain itu, dengan adanya jembatan ini diharapkan akan membuka peluang Pulau Madura untuk berkembang pesat. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di kawasan Pulau Jawa pada khususnya, karena selama ini kemajuan Pulau Madura dinilai kurang berkembang akibat susahnya transportasi darat yang menghubungkan dengan Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan definisi infrastruktur (Grigg, 1988) yaitu:
ü  Infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi
ü  Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
ü  Infrastruktur berfungsi sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan (alam)
   C.    Masalah Pembiayaan Jembatan Suramadu
Total pembangunan Jembatan Suramadu menghabiskan dana sebesar Rp 4,5 Triliun. Sumber pembiayaan Jembatan Suramadu yaitu berasal dari dana APBN Pemerintah Indonesia sebesar 55%, APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pemerintah pusat dan daerah, sedangkan 45% merupakan pinjaman dari pemerintah China. Dana tersebut mengalami pembengkakan dari sebelumnya yang ditaksir mencapai Rp 4,2 triliun. Bertambahnya biaya ini disebabkan oleh kesalahan studi yang dilakukan dimana tiang pancang jembatan yang didesain setinggi 45 meter bertambah menjadi 90 meter.
Data penerimaan negara Indonesia berisi data penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) dan penerimaan negara bukan pajak (penerimaan SDA, bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009-2012.
Sumber data: Direktorat Jenderal Anggaran
URAIAN
2009
2010
2011
2012
BAGIAN LABA BUMN
26,049.50
29,500.00
26,590.00
27,590.00
PAJAK DALAM NEGERI
601,251.80
720,764.50
816,422.30
976,898.80
PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
18,670.40
22,561.40
23,118.10
42,433.60
PENDAPATAN BLU
8,369.50
9,486.00
14,895.00
17,861.10
PENERIMAAN SDA
138,959.20
164,726.70
158,173.70
172,870.80
PNBP LAINNYA
53,796.00
43,462.00
43,429.00
54,398.30
Masalah pembiayaan yang timbul justru terjadi setelah Jembatan Suramadu selesai dibangun dan telah berfungsi. Seperti penjelasan pembiayaan Indonesia yang sudah dijabarkan sebelumnya, pemerintah dalam proyek pembangunan Jembatan Suramadu memiliki hutang kepada kotraktor yang mengerjakan proyek tersebut, yaitu Consorcium of Indonesia Contractors (CIC).
Hutang Pemerintah yang ditanggung untuk dibayarkan kepada pelaksana pembangunan Jembatan Suramadu dan totalnya mencapai Rp 932,04 milyar. Namun berdasarkan hasil perhitungan jumlah hutang yang mampu dibayar pemerintah hanya sebesar Rp 802,04 milyar. Sisa hutang yang belum mampu dibayar oleh pemerintah membuat permasalahan semakin bertambah. Pemerintah masih memiliki hutang kepada Consorcium of Indonesia Contractors (CIC) sekitar Rp 80 Miliar.
Pembiayaan pasca penyelesaian proyek Jembatan Suramadu juga mengalami permasalahan pada bagian operasionalnya. Disebutkan pernah terjadi kejadian pemadaman lampu penerang jalan umum menuju Jembatan Suramadu oleh pihak PLN. Pemadaman tersebut dilakukan karena pihak pengelola operasional Jembatan Suramadu tidak membayar tagihan listrik selama 4 bulan dengan total tagihan mencapai Rp 108 Juta.
Tingginya biaya listrik disebabkan oleh pemakaian genset yang menggunakan bahan bakar solar yang mahal. Oleh karena itu, dapat menggunakan alternatif sumber listrik yang lain. Untuk penggunaan listrik ke depan, terdapat isu bahwa akan menggunakan teknologi kincir angin sehingga dapat menekan biaya operasional Jembatan Suramadu.
LAPANGAN USAHA
Kab. Bangkalan
Kab. Sampang
Kab. Pamekasan
Kab. Sumenep
PDRB Madura
PDRB Propinsi
 1. PERTANIAN
31,92
43,22
49,24
48,24
43,27
15,75
 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
1,50
9,22
1,02
9,45
5,96
2,19
 3. INDUSTRI PENGOLAHAN
4,11
1,03
2,94
2,11
2,55
27,49
 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
1,18
0,43
0,94
0,23
0,63
1,51
 5. BANGUNAN
7,73
2,32
5,09
2,00
4,04
4,50
 6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
26,40
25,50
16,81
21,21
22,63
29,47
 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
7,51
2,65
4,11
2,61
4,12
5,52
 8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN
4,52
3,60
6,53
4,62
4,72
4,89
 9. JASA-JASA
15,14
12,03
13,32
9,53
12,08
8,68
PDRB DENGAN MIGAS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
PDRB TANPA MIGAS
99,58
100,00
100,00
92,82
97,15
99,58
Sumber : BPS Jatim
Dari data tersebut dapat dilihat PDRB di wilayah Madura yang paling tinggi berada di sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa.
PERTUMBUHAN EKONOMI KAB.SE-MADURA PADA TAHUN 2007-2010
Sumber : BPS Jatim
Dari data di atas dapat dijelaskan bahwasanya dengan adanya proyek pasca Suramadu  memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada khususnya di daerah Madura pasca Suramdu terdapat pada pendapatan per kapita itu sendiri
BAB II
ANALISIS TEORI
Teori makro mengenai perkembangan pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu :
1.      Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
2.      Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
3.      Teori Peacock dan Wiseman
Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, dan program pelayanan kesehatan masyarakat. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara.
Hukum Wagner
Wagner mengemukakan suatu hukum yang disebut “Law of Ever Increasing State Activity” (hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah) dan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meingkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dengan masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan. Kelemahan hukum Wagner karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik.
Teori Peacock dan Wiseman
Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Pandangan mereka bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori ini merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Teori peacock dan wiseman adalah sebagai berikut :
Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif  pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Maka dari itu, dalam keadaan normal GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar sehingga pengeluaran pemerintah juga semakin besar. Penerimaan pemerintah dari pajak juga akan meningkat dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan,(displacement  effect) yaitu adanya suatu  gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak bisa dibiayai hanya dengan pajak, sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain untuk  pembiayaan.
Teori Granger
Menurut teori Granger mejelaskan bahwa pengeluaran pemerintah atau pembiayaanpemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kausalitas antara pengeluaran pembangunan dengan penerimaan pajak di Indonesia, Grager itu sendiri berpendapat bahwa pengeluaran dan penerimaan pemerintah dapat dilakukan dengan mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pembangunan dan penerimaan pajak di indonseia itu sendiri.
Grager juga berpendapat bahwa dengan menggunkan meneliti persamaan regresi, dimana dengan persamaan regresi inilah pengeluaran pembangunan dan penerimaan pemerintah dapat diketahui, Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Sehingga Grager ingin mengetahui pengeluaran pemerintah dan pembiyaan pembangunan dalam hal pajak.
Berdasarkan masalah yang diambil dari pembahasan di atas tentang pembiayaan dan penerimaan pemerintah dalam hal proyek jembatan Suramadu dapat dikaitkan pada tiga teori tersebut hanya saja berdominan pada teori peacock dan Wiseman, dimana dalam hal teori tersebut dikemukakan bahwa pengeluaran proyek jembatan suramadu tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan karena pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan lebih besar, sedangkan dana yang dapat digunakan dalam pembangunan ini hanya berasal dari penerimaan APBN. Sedangkan APBN sendiri didapat dari bermacam pajak dari masyarakat maupun berupa setoran lain dari masyarakat.
Dalam teori Peacock dan Wiseman ini juga mendasari bahwa adanya teori pemungutan suara, artinya masyarakat diminta membayar pajak hanya saja tidak mau karena pajak yang diminta itu terlalu besar diakibatkan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dalam hal ini dikarenakan target proyek jembatan Suramadu melenceng jauh yang menyebabkan pihak pemerintah meminjam dana pada pemerintah Cina dan memiliki hutang kepada pihak kontraktor proyek tersebut. Hal ini memberikan bukti bahwa dana dari pemerintah dan pihak swasta pun kurang memenuhi pembiayaan jembatan Suramadu.
Sedangkan dilihat dari teori Mikro yang memiliki tujuan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang public. Sebab adanya pembangunan Suramadu itu bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya. Jika sebelumnya perjalanan menyebrang Selat Madura memerlukan waktu sekitar 30 menit menggunakan angkutan kapal feri, maka setelah jembatan tersebut diresmikan, waktu yang ditempuh untuk menyebrang hanya selama 5 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk jalur darat.
Untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut yaitu harus dibatasi karena posisi pemerintah yang selama ini memerankan fungsi pemilik, pengkontrol atau bahkan pelaksana berbagai proyek pembangunan akan dialihkan fungsinya menjadi fasilitator proyek saja. Permasalahan hutang dalam pembiayaan ini dapat dihindari apabila sistem pembiayaan yang dipakai tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah saja. Peran swasta dapat diikut sertakan karena pemerintah Indonesia belum tentu mampu membiayai pembangunan infrastruktur sendiri. Karena apabila pemerintah mendapat tambahan hutang, maka untuk masa depan, pembangunan di Indonesia akan selalu terlilit masalah hutang sehingga Indonesia pada akhirnya hanya akan terfokus pada upaya penyelesaian masalah hutang dan dapat mengesampingkan pembangunan dari bidang lainnya selain infrastruktur.
BAB III
KESIMPULAN
Pembiayaan menjadi faktor terpenting dalam pembangunan suatu Negara, cepat atau tidaknya suatu pembangunan bergantung pada pembiayaan. Semakin banyak biaya yang dimiliki maka akan semakin cepat proyek pembangunan diselesaikan. Di Indonesia, pembiayaan yang dikeluarkan untuk pembangunan di dapat dari hutang ke luar negeri. Misalnya, pembiayaan pembangunan jembatan suramadu yang menghubungkan pulau Madura dengan Surabaya. Hal tersebut memang dapat menyelesaikan pembangunan dengan cepat dan di nilai baik secara jangka pendek tetapi akan berdampak negatif secara jangka panjang, apabila hutang tersebut tidak cepat dilunasi.
Jembatan suramadu dibangun dengan tujuan untuk menumbuhkan perekonomian di daerah Madura. Jembatan suramadu tersebut diharapkan memperlancar kegiatan perekonomian dan menarik perhatian para investor asing. Meskipun biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat besar hingga mencapai ± Rp 932,04 milyar, tetapi hal tersebut mampu meningkatkan APBD Madura dan APBN Indonesia.
By zain99

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s