ALOKASI KEGIATAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAH

1.1 ALOKASI KEGIATAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAH

 

Pemerintah daerah dibedakan menjadi pemerintah daerah tingkat I atau propensi dan pemerintahan daerah tingkat II atau kabupaten/kota.sbenarnya dibawah pemerintahan daerah kabupaten msih di kenal tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Dalam sistem ekonomi daerah, tanggung jawab pemerintah di letakkan pada pemerintah daerah tingkkat II atau kabupaten /kota. Kedua tingkatan pemerintah yang pertama yaitu pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten berwenang memperoleh sumber pendapatan daerah untuk membiayai  kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pemerintah daera propinsi melaksankan kegiatan yang mempunyai dampak regional  dan selanjutnya pemerintah daerah kabupaten dan kota melaksanakn kegiatan yang dampak lebih sempit dan bersifat lokal.abmbi contoh saja seperti pengairan

Kegiatan yang mempunyai dampak nasional seperti perencnaan sumberdaya air dilaksanakan oleh pemerintah pusat; sedangkan penyelenggaraan dan pemeliharaan di laksankan oleh pemerintah daerah propinsi.

 

1.2. Beberapa jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat propinsi

a) Pajak kendaraan bermotor

pajak kendaraan bermotor adalah dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atu barang pemilikan atau penguasan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, pewakilan negara asing lembaga perwkilan internasional, dikecualikan pengenaan pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor di tetapkan sebesar 1,5 % (satu stengah persen) dari nilai jual kendaraan  bermotor.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

bea balik nama kendaraan bermotor adalah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha jadi objek pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor jika penyerahan kendaraan itu merupakan penyerahan yang pertama, maka tarif BBNKB ada penyerahan hak persen. Untuk penerahan warisan, ditetapkan tarifnya sebesar 0,1%  (sepersepuluh persen).

c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor

pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaa bahan bakar (mesin, solar dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor.

 

Sebagai dasar pengenaan pajaknya (taxe base) adalah nilai dari bahan bakar kendaraan bermotor yaitu jumlah bahan bakar yang dijual dikalikan dengan harga jual bahan bakar yang bersangkutan. Adapun tarifnya pajak ini ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

 

Macam pajak yang dipungut di daerah kabupaten kota dan menjadi sumber pendapatan kabupaten /kota diantaranya.

 

a)      Pajak hotel dan restoran

Pajak dan retoran pajak atas pelayanan hotel dan restoran objek pajak hotel dan restoran adlah pelayanan yang disediakan dengan pembayarn dihotel dan atau restoran, termasuk dalam objek pajak hotel.

Subjek pajak hotel dan restoran adlalah orang pribadi atau badan yang melakuakan pembayaran atau pelayanan hotel dan restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan pengusahakan hotel dan restoran. Tarif pajak hotel dan restoran palinggi adalah sebesar 10% dari nilai-nilai pembayaran tersebut.

b)     Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang di tandai atau dinikmati oleh setiap orang di pungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk perolah raga. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran(dasar pajak).

c)      Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, penyampaikan, memuji suatu barang atau jasa menarik perhatian umum. Objek pajak reklame di luar televisi, radio, dan media cetak, yang menjadi subyek pajak reklame, kemudian sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame dan pajak reklame paling tinggi 25% dari dasar pajak.

d)     Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah, adpun orang yang menjdai objek adalah oranng pribadi atau badan yang menjadi langganan listrik dan atu penggna tenaga listrik. Dasar pajak penerangan jalan adlah nilai jual tenaga listrik yang berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah besar tagihan biaya tenag listrik. Adapun tarif pajak penerangan tenag listrik paling tinggi sebesar 10% dan tetapkan pemerintah daerah.

e)      Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galihan golongan c

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c yang merupakan objek pajak ini adalah ekspoitasi bahan galian golongan c yang meliputi asbes, batu tulis, batu setngah permata batu kapur dan lain-lain. Tarif pajak penggalihan dan pengolahan bahan galian golongan c paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan harus ditetepkan oleh peraturan daerah.

 

f)       Pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adlah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan air bawah tanah adalah air yang ada diperut bumi, termasuk termasuk air yang muncul secara alami diatas permukaan tanah, yang dimaksud air permukaan adlah air yang berada di atas bumi,tetapi tidak termsuk air laut. Tarif pajak pemanfaatan bwah tanah dan air permukaan ini adalah maksimum 20% dan harus ditetapkan oleh peraturan daerah.

g)      Serta pajak lainnya

Dalam UUD NO. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di sebutkan dalam pasal 2 bahwa pemerintah dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, haru memenuhi kriteria pajak seperti;

  • Bersifat pajak
  • Obyek dasr penggunaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
  • Potensinya memadai
  • Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
  • Tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
  • Mejaga kelestarian hidup.

 

 

Tarif maksimum pajak daerah di indonesia menurut UUD NO. 25, tahun 1999

 

 

NO JENIS PAJAK TARIF PAJAK (%)
1 Pajak kendaraan bermotor 5
2 Bea balik nama kendaraan bermotor 10
3 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5
4 Pajak hotel dan restoran 10
5 Pajak hiburan 35
6 Pajak reklame 25
7 Pajak penerangan jalan 10
8 Pajak pengambilan dan pengulahan bahan galian golongan c 20
9 Pajak pemanfaatan  air bawah tanah dan air permukaan 20

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. restribusi daerah

Restribusi adalah pungutan daerah pembayran atas jasa atau pembaerian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Restribusi pasar di bayar karna ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar restribusi itu,dalam hal pemungutan iuran restribusi itu dianut asaa manfaat (benefit principles)

Pada prinsipnya pemungutan restribusi yang harus di bayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang di terimanya untuk menilai manfaat harus di tempuh melalui beberapa langkah yaitu;

a)      Pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat di ukur besarnya

b)      Kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survei tentang kesediaan membayar (willing ness to paay)

 

 

2.2. Macam restribusi

a) Restribusi yang di kenakan pada jasa umum

b) Restribusi yang di kenakan pada jasa usaha

c) Restribusi yang di kenakan pada perijinan tertentu

 

Penetapan jenis retribusi kedalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepaastian pada masyarakat serta dapat di sesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan.

 

2.2.1. Restribusi jasa umum

Dalam menetapkan restribusi ke dalam kelompok restribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut;

a)      Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang di serahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

b)      Selain melayani pemerintahan umum, jas tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang di haruskan membayar retribusi; misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.

c)      Jasa tersebut di anggap layak  jika hanya di sediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar restribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup)

 

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain.

  • Pelayana kesehatan adalah pelayanan di puskesmas, balai pengubatan, dan rumah sakit umum daerah.
  • Pelayanan kebersihan dan persampahan adalah pengangkutan dan pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga sampah industri dan sampah perdagangan.
  • Perlayanan parkiran di tepi jalan umum adalah penyediaan parkiran di tepi jalan yang di tentukan oleh pemerintah.
  • Pelayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau di kelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan oleh perusahaan daerah air minum.
  • Pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-ungangan yang berlaku, yang di slenggarakan oleh pemerintah daerah.

 

2.2.2. restribusi jasa usaha

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria

Sebagai berikut.

 

a)      Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.

b)      Harus terdapat harta yang demiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

 

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha sebagai berikut.

  • Pemakaian kekayaan daerah. Restribusi pemakaian kekayaan daerah dikenaka atas pemakian daerah seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat pemerintah daerah.
  • Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang/ transportasi dan bis umum.
  • Penyedotan wc adalah penyedotan wc atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
  • Tempat pendaratan kapal adalah pelayana pada tempat pendaratan kapal ikan, kpal barang yang di kelola oleh pemerintah daerah.
  • Tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan di kelola oleh pemerintah daerah.

 

2.2.3.  Restribusi perijinan

Restribusi perizinan juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih tepatnya restribusi perijinan dapat di gunakan instrumen untunk pembinaan,  pengaturan, maupun pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah.

Adapu biaya penyelenggaraan pembinaan trsebut meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dan pengendalian di lapnagnan serta penatausahaan.

 

Perijinan tertentu yang dapat dipungut restribusinya anta lai adalah.

  • Ijin peruntukan penggunaan tanah adalah pemberian ijin atas pengunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih yang dikaitkan dengen rencana tata ruang daerah yang bersngkutan.
  • Ijin mendirikan bangunan  (IBM) adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencan tata ruang yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
  • Ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian ijin untuk melakuakan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu di lingkungan tertentu di kuasaan pemerintah daerah.

 

 

3.1. DAMPAK PUNGUTAN RESTRIBUSI

Retribusi dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan pembayar restribusi. Pungutan restribusi sampah dapat di bedakan untuk daerah perumahan tipe 100 ke atas dengan daerah tipe RSS (rumah rumah sederhana tipe 21 tipe 36) contoh lain restribusi rumah sakit dapat di kenakan dengan cara yang progresif, misalanya dengan menggunakan tarif yang tinggi ruang kelas rawat inap kelas VIP atau kelas I dibanding dengan tarif rawaat kelas II atau kelas IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman

1 Ilmu ketenaga kerjaaan mempelajari bagaimna pasar tenaga kerja berkerja. Pentingnya topik ketenaga kerjaan dan didalamnya teremasuk determinasi distribusi pendapatan, pengaruh serikat pekerja, alokasi waktu kerja, besarnya sewa dan upah perusahaan, diskriminasi dalam pasar tenaga kerja, determinasi pengangguran dan keputusan untuk inevstasi (human capit

1 Model dalam ilmu ketenaga kerjaan terdiri dari 3 pelaku yaitu pekerja, perusahan dan pemerintah. Diasumsikan bahwa pekerja akan melakukan pekerjannya dengan maksimal dan perusahaan mendapatkan keuntungan optimal. Pemerintah mempengaruhi keputusan pekerja dan perusahaan dalam hal pembayaran pajak dan subsidi yaitu melalui kebijakan dalam pasar tenaga kerja.

1 Teori yang baik dalam pasar tenga kerja sreharusnya mempunyai asumsi yang mendekati benar, seharusnya tidak berlebihan dalam penggambarannya dan mengimplikasikan dalam dunia nyata sehingga dapat sesuai dengan kehidupan nyata.

 

By zain99

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s